Editor

BRIDA Klungkung Susun Rencana Kerja 2025, Fokus pada Riset dan Inovasi Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Kerja untuk tahun 2025. Dokumen ini memuat berbagai strategi, program, dan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat riset dan inovasi sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Rencana kerja ini disusun dengan cermat untuk memastikan … Baca Selengkapnya

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada BRIDA kabupaten klungkung tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Klungkung, melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), telah menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) untuk tahun anggaran 2024. Laporan ini menunjukkan komitmen BRIDA dalam mengelola keuangan secara efektif dan transparan demi mendukung program-program riset dan inovasi yang menjadi … Baca Selengkapnya

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung telah merampungkan dan menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk tahun 2025. DPA ini menjadi acuan utama bagi BRIDA dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran mendatang. Penetapan DPA 2025 menunjukkan kesiapan BRIDA Klungkung dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung riset dan inovasi di daerah. … Baca Selengkapnya

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Guna mempermudah masyarakat, BRIDA telah menetapkan tata cara memperoleh informasi publik yang jelas, lengkap dengan informasi mengenai waktu dan syarat permohonan. Prosedur ini dirancang agar setiap permohonan dapat diproses secara efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku. … Baca Selengkapnya

Dalam upaya mencegah dan memberantas pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau pihak yang mendapatkan izin/perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau pegawai dalam melaporkan dugaan pelanggaran, Pemerintah Kabupaten Klungkung kini menyediakan sistem pengaduan yang terstruktur. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari pelanggaran, Pemerintah Kabupaten Klungkung … Baca Selengkapnya

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG Prosedur Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kabupaten KlungkungUntuk memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, PemerintahKabupaten Klungkung telah menetapkan prosedur pengajuan keberatan dan penyelesaiansengketa informasi publik. Berikut adalah tata cara dan pihak-pihak yang terlibat:

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung kini semakin gencar dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, BRIDA telah menyediakan media informasi digital berupa audio visual dan papan informasi elektronik di dua lokasi strategis. Papan informasi ini ditempatkan di depan Kantor Bupati Klungkung dan di depan Pasar Semarapura, … Baca Selengkapnya

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung kini semakin mempermudah akses informasi bagi masyarakat dengan meluncurkan sistem permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara daring. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor, cukup melalui tautan daring yang telah disediakan. Sistem permohonan online ini diharapkan dapat memangkas birokrasi, mempercepat … Baca Selengkapnya

Pemerintah Kabupaten Klungkung, melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), telah menetapkan Daftar dan Klasifikasi Informasi Publik untuk tahun 2025. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi BRIDA dalam mengelola dan memberikan akses informasi kepada masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas … Baca Selengkapnya

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung telah merampungkan analisis dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DID) untuk Keterbukaan Informasi Publik. Proses ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan oleh undang-undang. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses pengujian konsekuensi … Baca Selengkapnya